18/10/2012
INDONESIA GALANG DUKUNGAN PERPANJANG TENGGAT PROTOKOL KYOTO
Denpasar - Indonesia menggalang dukungan dari negara maju dan berkembang untuk memperpanjang tenggat waktu pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam Protokol Kyoto yang akan berakhir pada November 2012.
Menurut Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar di Denpasar, Rabu, penggalangan dukungan akan dilakukan melalui Dialog Cartagena ke-9 di Sanur, Denpasar, pada 17-19 Oktober 2012.
"Yang paling krusial dalam pertemuan ini adalah bagaimana menindaklanjuti Protokol Kyoto dan konsep perpanjanganya nanti dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim di Doha, Qatar, akhir tahun ini," katanya.
Kalau pun di Doha ada negara-negara yang mengusulkan penggantian Protokol Kyoto, dia berharap isinya masih mengacu pada "Bali Road Map" dan "Bali Action Plan" yang disepakati negara-negara peserta Konferensi Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007.
Dalam "Bali Road Map" disebutkan bahwa negara-negara maju yang selama ini banyak menyumbang emisi gas rumah kaca wajib memberikan bantuan kepada 120 negara berkembang.
"Sampai sekarang bantuan itu tidak direalisasikan oleh negara-negara maju yang punya histori melakukan kejahatan lingkungan. Sayangnya banyak negara-negara maju termasuk Amerika Serikat menolak keputusan dalam Protokol Kyoto itu," kata Rachmat selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Dialog Cartagena ke-9.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu mengajak negara-negara berkembang ikut mendesak Amerika Serikat dan negara-negara maju menjalankan Protokol Kyoto.
"Amerika Serikat meminta penurunan emisi karbonnya 17 persen, padahal semestinya 40 persen. Kami memaklumi hal itu, tapi Amerika Serikat juga harus membuktikan kemampuannya mengurangi emisi karbonnya," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengurangan gas rumah kaca tidak akan membuat pembangunan ekonomi tersendat. "Pembangunan itu perlu energi, tapi bukan berarti energi itu dihabiskan begitu saja. Saat ini ada 76 proyek yang menjalankan pedoman emisi gas rendah," ujarnya.
Rachmat mengklaim bahwa komitmen pemerintah Indonesia mengurangi gas rumah kaca mendapat sambutan luar biasa dari negara-negara lain, apalagi pengurangannya bisa mencapai 26 persen ditambah dengan dukungan dana APBN untuk merealisasikan upaya tersebut.
Beberapa delegasi yang mengikuti Dialog Cartagena ke-9 di Denpasar adalah kalangan pejabat pembuat kebijakan tentang perubahan iklim di negaranya masing-masing. Pertemuan itu akan dihadiri 65 delegasi dari 29 negara.
"Yang hadir dalam pertemuan ini ada menteri, wakil menteri, dan pemegang kendali kebijakan perubahan iklim. Tapi pertemuan ini bukan ministerial meeting," kata demikian Rachmat Witoelar. *BL/aw/antara follow our twitter |
