https://www.facebook.com/386802964848443/

PPNSI Kota Bogor, Bogor (2026)

03/10/2018

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengharapkan Kabupaten Pandeglang bisa menjadi sentra penghasil cabai. Hal itu disampaikan Irna saat melakukan panen raya Cabai bersama warga Desa Kadupayung, Kecamatan Menes, Selasa (2/10/2018).
Irna berharap, produksi dan produktifitas cabai harus terus ditingkatkan untuk memantapkan Kabupaten Pandeglang menjadi penyuplai dan pemasok kebutuhan pangan di Provinsi Banten, Jabodetabek bahkan tingkat nasional.
“Para petani harus memiliki kemauan dan harapan untuk terus melakukan gerakan tanam. Olah, panen, tanam lagi agar semua sektor pangan bisa produktif. Sehingga daerah lain tidak usah jauh-jauh untuk memesan kebutuhan pangan, cukup Pandeglang yang penuhi itu semua,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Heni Supiani mengatakan panen raya cabai yang dilakukannya di desa Kadupayung adalah hasil Kelompok Tani Karya Bersama mencapai luas lahan 1 hektar dari luas tanam cabai yang siap dipanen di Kecamatan Menes seluas 22 hektar.
Selain melakukan panen raya Cabai, pihaknya juga membagikan bantuan bibit untuk para kelompok tani dan masyarakat di antaranya bibit manggis, letai, jagung dan kedelai. Untuk bantuan bibit petai di Kabupaten Pandeglang berjumlah 13.100 batang, sedangkan pemberian bibit Manggis 5.000 batang, untuk di Kecamatan Menes sendiri sebanyak 500 batang untuk 2 desa yaitu Desa Purwaraja dan Desa Kadupayung.
“Untuk Kabupaten Pandeglang sendiri luas lahan komoditas cabai merah mencapai 216 hektar, sedangkan untuk komoditas cabai rawit seluas 106 hektar yang tersebar di beberapa Kecamatan,” bebernya.

PANDEGLANG - Bupati Pandeglang Irna Narulita mengharapkan Kabupaten Pandeglang bisa menjadi sentra penghasil cabai. Hal itu disampaikan Irna saat melakukan panen raya Cabai bersama warga Desa Kadupayung, Kecamatan Menes, Selasa (2/10/2018). Irna berharap, produksi dan produktifitas cabai harus terus...

22/09/2018

Memproduksi ”Maggot”, Hemat Devisa

Harga pakan ikan dan ternak yang makin mahal memicu kreativitas warga Desa Wargakerta, Tasikmalaya. Seorang warga mengembangkan koloni belatung untuk bahan pakan ikan dan ternak. Ikan lebih cepat besar dan harga pakan lebih murah. Sumber utama pakan ternak dan ikan berupa protein/tepung ikan yang selama ini diimpor sebenarnya tersedia di perdesaan. Masalahnya, saat diperlukan dalam skala besar, bahan konsentrat kerap tidak tersedia. Lewat inovasi yang kreatif, warga Desa Wargakerta, Tasikmalaya, Jawa Barat membuat solusi.
Aditya Abdillah (40), Ade Sudrajat (45), dan Jajang Hermawan (50) mendadak mendapat semangat baru dalam melakukan budidaya ikan. Padahal, harga pakan ikan baru saja naik dari Rp 275.000 menjadi Rp 300.000 per karung isi 30 kilogram akibat nilai kurs rupiah terkoreksi oleh Dollar AS hingga mendekati Rp 15.000 per Dollar AS.
Rupanya petani ikan air tawar warga Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, itu menemukan pakan organik bagi ikan – ikan peliharaannya. Sumber protein itu adalah koloni belatung (maggot) hasil kreativitas Aditya dan kawan – kawan yang melakukan uji coba pada ikan gurami.
“Kami tengah memperluas uji coba pakan organik untuk ikan mas dan ikan nila,” ujar Aditya dan Jajang di kolam ikan Kampung Babakan, Desa Wargakerta, Rabu (12/9/2018).
Selama ini petani ikan dan peternak ayam di desa itu menggunakan pakan pelet yang berbahan baku impor dari toko.
Harga pakan produk industri besar itu sering naik karena mengikuti nilai kurs Dollar AS. Selama ini, usaha perikanan dan ayam mengalami ketidakadilan. Sebagai produsen, petani tidak bisa menentukan harga jual produknya.
“Beberapa bulan lalu, kolam kami diserang hama penyakit yang mematikan ikan gurami. Akibatnya, ikan gurami dijual muda dengan harga sangat murah, Rp 10.000 per kilogram,”ujar mereka.
Sepetak kolam seluas 700 meter persegi yang diisi 500 ikan gurami setiap minggu butuh satu karung pakan isi 30 kilogram. Selama 15 bulan, ikan gurami itu bisa dipanen menjadi 5 kuintal dengan bobot rata – rata 1 kilogram per ekor jika tingkat kematian di bawah 5 persen. Harga ikan gurami konsumsi pada pertengahan September lalu berkisar Rp 40.000 – Rp 45.000 per kilogram.
Pertumbuhannya Cepat
Selain pakan pelet, petani ikan kerap menambahkan pakan hijauan berupa daun sente (daun talas besar) untuk gurami. Tahun lalu, Aditya mencoba mengganti pakan pelet itu menggunakan koloni belatung yang kadar proteinnya sampai 45 persen. Hasilnya ternyata lebih baik dibandingkan dengan pelet toko karena pertumbuhan ikan lebih cepat.
“Dengan pakan belatung yang harganya Rp 5.000 per kilogram, dalam setahun berat ikan gurami bisa mencapai 8 ons sampai 1 kilogram. Ini menghemat waktu selama tiga bulan,” ujar Mang Adit, panggilan akrab Aditya. Dari sisi biaya, tiga bulan berarti 12 minggu sehingga penghematannya 12 x Rp 300.000 = Rp 3.600.000.
Dengan harga koloni belatung Rp 5.000 x 30 kilogram, kebutuhannya hanya Rp 150.000 per minggu selama 12 bulan. Jadi penghematannya (52 minggu x Rp 150.000) = Rp 7.800.000 + Rp 3.600.000 = Rp 11.400.000 selama satu siklus budidaya. Keuntungan lain adalah tingkat kematiannya kecil atau di bawah 2 persen karena ikan menjadi tahan penyakit.
Air kolam juga tidak tercemar sisa pakan karena koloni belatung adalah jenis pakan organik. “Dengan pelet toko, air kolam menjadi bau karena tercemar sisa pakan yang menggunakan bahan pengawet,” ujar Jajang.
Persoalannya, bisakah koloni belatung diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan petani?
Lewat kerja kerasnya selama beberapa tahun, Aditya dan kawan – kawan berhasil melakukan budidaya belatung dari jenis lalat tentara hitam (Hermetia illucens). Lalat ini salah satu jenis yang banyak ditemukan di tempat – tempat sampah organik. Larvanya memanfaatkan sampah sebagai sumber makanan.
Koloni lalat tentara hitam itu diambil telurnya, ditetaskan selama tiga hari, dan dipanen pada umur lima hari sejak menetas. Setelah ditetaskan masuk ke bak pembesaran selama 12 hari, baru dipanen sebagai ribuan belatung. Makanan belatung ini adalah limbah roti dan sampah organik.
Hasil kreativitas itu lalu disampaikan kepada pihak desa agar dikembangkan menjadi produksi massal. Pihak desa menyetujui dengan membangun pabrik pakan ternak berbahan belatung. April 2018 dimulai pembangunan pabrik senilai Rp 208 juta dan Aditya diangkat menjadi Manajer Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wargakerta.
Pendampingan Akademisi
Kini, BUMDes Wargakerta sudah memiliki pabrik berukuran 15 meter x 10 meter dengan 24 bak pembesaran koloni belatung. Hasil akhirnya adalah belatung segar rata – rata 2 ton dalam sebulan yang dikelola oleh enam pekerja. Pasarnya adalah warga setempat, yakni petani ikan seperti Ade Sudrajat dan Jajang Hermawan serta para peternak ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging.
Sebagai alumnus Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Aditya menyampaikan temuannya kepada almamaternya. Pelaporan itu dimaksudkan agar bisa dilakukan uji laboratorium terhadap nutrisi pakan tersebut. “Kami ingin uji laboratorium untuk mendapat kepastian kandungan protein belatung. Lalu komposisi nutrisinya seperti apa yang diperlukan untuk pakan,” ujar Aditya.
Pakan ternak dan ikan butuh sumber energi serta vitamin sehingga harus ada tambahan komposisi dari bahan lain.
Melalui lembaga Direktorat Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi, mantan Rektor Unpad Ganjar Kurnia merespons keinginan warga Wargakerta. Hasil kunjungan tim Unpad yang dipimpin I Made Joni menyatakan, kreativitas yang dilakukan warga Desa Wargakerta layak didampingi oleh Unpad. Hasilnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat.
Kegiatan BUMDes bisa menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan asli desa. Pabrik pakan berbasis koloni belatung itu bisa memunculkan unit – unit lain, terutama budidaya perikanan dan ternak ayam. Tim Laboratorium Unpad sudah siap melakukan kajian terhadap nutrisi. Kegiatan itu dilandasi nota kesepahaman agar kegiatan tersebut menjadi resmi.
Inovasi ini merupakan hasil kreativitas masyarakat. Dengan didampingi akademisi, produk akhir pakan diharapkan bisa mendapatkan komposisi ideal untuk berbagai budidaya, terutama ternak ayam dan ikanyang sudah memasyarakatdi perdesaan. Pada gilirannya, hal ini menghemat devisa karena impor bahan pakan ternak dan ikan bisa digantikan.

Harga pakan ikan dan ternak yang makin mahal memicu kreativitas warga Desa Wargakerta, Tasikmalaya. Seorang warga mengembangkan koloni belatung untuk bahan pakan ikan dan ternak. Ikan lebih cepat besar dan harga pakan lebih...

03/09/2018

”Susu Sekolah” dan Kesejahteraan Peternak
ROCHADI TAWAF
Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu telah mengalami dua kali perubahan dalam waktu singkat. Pertama menjadi Permentan No 30/2018 dan, kedua, berganti lagi jadi Permentan No 33/2018. Setidaknya ada enam pasal yang diubah, yaitu pasal 23, 24, 28, 30, 34, dan pasal 44. Inti dari kebijakan ini: industri pengolah susu (IPS) tak wajib menyerap produksi susu yang dihasilkan peternak rakyat. Selain kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian juga telah mengajukan keringanan bea masuk yang ditanggung pemerintah bagi bahan baku industri susu.
Kebijakan ini sangat menyakitkan peternak sapi perah rakyat. Pasalnya, subsidi bahan baku impor diberikan pada IPS, bukan kepada peternak rakyat. Jika subsidi itu diberikan kepada peternak rakyat, tentu akan mampu menekan biaya dan hasil produksinya akan jadi kompetitif dan dapat diserap oleh IPS.
Kebijakan – kebijakan inilah yang menyebabkan seolah tiada harapan hidup lagi bagi usaha peternakan sapi perah rakyat jika memasarkan ke IPS. Hal itu mengindikasikan telah terjadi ketidakakuratan analisis akademis dalam kebijakan mengembangkan agrobisnis persusuan berbasis peternakan rakyat.
Pasca – krisis ekonomi 1998, dengan diterbitkannya LoI antara pemerintah RI dan IMF, telah berdampak dicabutnya Inpres nomor 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Akibatnya hingga kini peternakan sapi perah rakyat hidup tanpa proteksi. Akibatnya mudah diduga : jumlah peternak, kelembagaan koperasi, populasi sapi perah, produksi susu dan produktivitasnya turun drastis. Pada 1990-an kontribusi produksi susu segar dalam negeri (SSDN) mampu mencapai 50 %, tetapi kini tinggal 18 % saja.
Alternatif Pasar Susu
Sesungguhnya dalam sistem agrobisnis persusuan pasar adalah komponen utama dan pertama yang harus dibenahi. Jika pasarnya kondusif, dia akan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan produksi SSDN untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Mengapa kebijakan pemasaran menjadi strategis? Hal ini terutama karena susu merupakan komoditas yang mudah rusak dan bersifat voluminous. Sementara sekitar 90 % budidaya sapi perah ini dikuasai oleh peternakan rakyat dengan skala 3 – 4 ekor per rumah tangga. Realitasnya, koperasi persusuan belum mampu mengentaskan kesejahteraan anggotanya dalam memasarkan produksinya. Alhasil, sampai saat ini IPS masih merupakan pasar andalan peternak sapi perah rakyat.
Kondisi pemasaran susu ke IPS, bentuk pasarnya disebut sebagai pasar oligopsoni, yaitu pasar yang terdapat beberapa pembeli, tetapi penjualnya banyak. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari dua atau beberapa orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen /penjual. Setiap pembeli punya peran cukup besar untuk memengaruhi harga yang dibelinya. Ciri khusus yang dimiliki oleh pasar oligopsoni di antaranya terdapat beberapa pembeli. Namun, pembeli bukan konsumen, melainkan pedagang atau industri antara. Barang yang dijual merupakan bahan mentah dengan harga cenderung stabil (Andrian, 2013).
Melihat karakteristik perilaku pasar yang seperti ini, peternak sapi perah sebagai produsen cenderung akan tertekan oleh kondisi harga produk yang relatif tetap. Hal ini terjadi karena dikompetisikan dengan tekanan harga bahan baku susu impor dari IPS. Sementara biaya produksi usaha ternak sapi perah di dalam negeri cenderung terus meningkat.
Kondisi inilah yang menyebabkan perlu adanya alternatif pasar susu bagi usaha ternak sapi perah rakyat guna kelangsungan hidupnya. Sudah saatnya peternak rakyat mendapatkan proteksi dan perlindungan usaha agar kegiatan perekonomian di pedesaan tetap tumbuh berkembang dan berkelanjutan. Ceruk pasar yang dapat diambil oleh gerakan koperasi adalah pasar industri skala menengah yang selama ini secara fisik industrinya dimiliki oleh hampir seluruh gerakan koperasi. Namun, hingga kini realitas industri ini pun masih banyak dimanfaatkan oleh IPS.
Sesungguhnya kebijakan strategis yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjadikan susu sebagai komoditas penyedia protein hewani strategis bagi anak – anak usia sekolah. Jika saja kebijakan ini ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan setara undang – undang seperti peraturan pemerintah, prospek pembangunan peternakan sapi perah akan semakin cerah.
Jika itu terwujud, kebijakan ini akan ditindaklanjuti oleh Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), di mana komoditas SSDN dapat digunakan sebagai prasyarat komponen lokal yang ada di dalamnya. Sebab SSDN yang dihasilkan oleh peternak sapi perah rakyat merupakan bahan baku pangan lokal penyedia protein hewani yang tidak tergantikan oleh jenis protein nabati lainnya serta memiliki keunggulan komparatif tinggi bagi pembangunan wilayah pedesaan.
Kebijakan seperti ini dikenal hampir di seluruh dunia dengan nama program susu sekolah (school milk program). Namun, anehnya di negeri ini, ternyata komoditas SSDN secara nyata tidak termasuk ke dalam program PMTAS. Jika dilihat dari surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemendagri No. 18/2011, PMTAS ditujukan antara lain : (a) bagi anak usia sekolah dengan asupan gizi yang cukup bagi peserta didik melalui makanan tambahan; (b) meningkatkan ketahanan fisik; (c) kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar; dan (d) meningkatkan kesehatan anak. Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini berupa jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian setempat serta penyediaan air minum. Sesungguhnya SSDN dapat masuk ke dalam kategori sebagai komoditas bagi program PMTAS.
Industri Skala Menengah
Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) sebagai koperasi sekunder di sentra produsen susu telah memiliki infrastruktur industri susu skala menengah yang mampu menyediakan komoditas pangan susu sebagai program PMTAS dalam segala bentuk kemasan. Masalahnya, hanya soal keberpihakan, dan menjadikan susu sebagai komoditas strategis bagi PMTAS.
Kasus gerakan minum susu dan kampanye revolusi putih dalam bentuk kegiatan “Gerimis Bagus” (gerakan minum susu bagi usia sekolah) di Sukabumi, Jawa Barat, dan “Gerimis Sekawan” (gerakan minum susu bagi karyawan) di Jawa Tengah ternyata tak mampu bergerak secara berkelanjutan. Pasalnya, semuanya tidak dicanangkan dalam bentuk kebijakan yang baku seperti peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub).
Ceruk pasar susu sekolah dalam program PMTAS hanya berlaku bagi industry skala menengah yang menggunakan komponen SSDN di dalamnya. Program ini sesungguhnya sangat besar volume serapnya dan amat berpotensi bagi pertumbuhan dan perkembangan industri susu skala menengah dan kecil. Akibat lanjutannya akan mendorong pengembangan kluster – kluster peternakan sapi perah rakyat di sentra – sentra produksi dengan jaminan pasar dan harga yang layak. Kebijakan ini tentu akan mampu menciptakan kesejahteraan peternak sapi perah di pedesaan.

Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu telah mengalami dua kali perubahan dalam waktu singkat. Pertama menjadi Permentan No 30/2018 dan, kedua, berganti lagi jadi Permentan No...

01/09/2018

Petani Lampung Beralih ke Jagung
Kekeringan masih melanda sejumlah sentra padi di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, Lampung. Kondisi itu membuat sejumlah petani beralih dari tanaman padi ke tanaman jagung. Tatang selaku Ketua Kelompok Tani Tirto Makmur Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, mengatakan, tidak semua petani di desanya menanam padi pada musim gadu tahun ini. Dari 360 hektar sawah di desanya, sekitar 200 hektar ditanami padi.
“Sebagian petani tidak menanam padi karena tidak kebagian air dari saluran irigasi. Ada yang beralih ke tanaman jagung, ada yang memilih tidak tanam,” kata Tatang dihubungi dari Bandar Lampung, Jum’at (31/8/2018).
Debit air yang terus berkurang menjelang kemarau membuat sebagian area sawah yang jauh dari irigasi kekurangan pasokan. Itu membuat petani beralih menanam jagung karena tanaman jenis itu tidak membutuhkan banyak air. Petani yakin tanaman jagung masih bisa bertahan hingga musim panen saat kemarau.
Saat ini, kata Tatang, petani memang masih mendapat jatah air dari irigasi setiap hari. Namun, jika kemarau semakin parah, petani biasanya hanya mendapat jatah air dari saluran irigasi dua kali setiap minggu.
Selain pasokan air yang berkurang, petani juga diresahkan dengan hama wereng dan tikus. Padahal tanaman padi berusia 50 – 60 hari mulai berbuah. “Kami sudah bergotong royong menangkap tikus di sawah, tetapi tikus masih banyak,” katanya.
Serangan hama wereng yang semakin meluas juga membuat petani harus menambah biaya operasional untuk membeli pestisida. Untuk setiap hektar sawah, biaya tambahan yang harus dikeluarkan berkisar Rp 200.000 hingga Rp 300.000.
Pada musim gadu tahun ini, hasil panen diperkirakan hanya 4 ton per hektar. Jumlah itu berkurang separuhnya dibandingkan musim rending yang bisa 7 – 8 ton per hektar.
Asmarani, salah satu pengepul padi di Kabupaten Lampung Timur, mengatakan, saat ini harga gabah kering giling berkisar Rp 5.000 hingga Rp 5.200 per kilogram. Harga itu naik dibandingkan dua bulan lalu, yakni Rp 4.500 per kilogram.
Di Jawa Tengah, kekeringan juga melanda sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung menambah persediaan air bersih 600 tangki. Selain karena stok air menipis, tambahan itu mengantisipasi lonjakan permintaan air bersih akibat kemarau yang diprediksi panjang.
“Dengan tambahan 600 tangki ini, setidaknya kami berupaya menjaga kecukupan stok air bersih hingga akhir Oktober atau awal November,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Gito Walngadi. Pengadaan 600 tangki dibiayai APBD Perubahan 2018 senilai Rp 150 juta.
Sebelumnya, persediaan 450 tangki air bersih untuk musim kemarau sudah habis terdistribusi ke daerah kekeringan sejak Sabtu (11/8). Setelah itu, dua minggu lebih penyaluran bantuan air bersihmengandalkan program tanggung jawab social perusahaan (CSR) dari sejumlah perusahaan. Saat ini, stok air dari CSR tersisa 220 tangki.
Gito khawatir musim kemarau melebihi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyatakan kemarau akan berakhir pada OKtober mendatang. Kekhawatiran pun makin bertambah karena kekeringan dan krisis air bersih terus meluas. Melihat kekeringan dan krisis air bersih yang terus meluas, kondisi kekeringan tahun ini dikhawatirkan akan sama dengan tahun 2015. Saat itu, krisis air bersih menimpa sekitar 80 dusun dari 22 desa di 11 kecamatan.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Kekeringan masih melanda sejumlah sentra padi di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, Lampung. Kondisi itu membuat sejumlah petani beralih dari tanaman padi ke tanaman jagung. Tatang selaku Ketua...

31/08/2018

Nelayan Nikmati Hasil Restorasi
Restorasi terumbu karang di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, terus didorong melalui kerja sama perusahaan swasta, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Hasil restorasi terumbu karang yang meningkatkan tangkapan ikan kini dinikmati nelayan. Upaya restorasi terumbu karang awalnya dilakukan di Pulau Badi. Dari pantauan Kompas, Kamis (30/8/2018), upaya serupa dilakukan di Pulau Bontosua, Kecamatan Liukang Tumpabiring.
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah kabupaten yang lebih dari setengah wilayahnya terdiri atas pulau – pulau di kawasan Kepulauan Spermonde. Sejak lama, praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan bius merusak kawasan terumbu karang di daerah tersebut. Dampak paling dirasakan adalah berkurangnya ikan, seperti tenggiri dan cumi. Nelayan harus melaut lebih jauh.
“Sejak Mei tahun lalu, restorasi terumbu karang kami lakukan di Pulau Bontosua. Pemilihan tempat melalui survei dan penelitian sejak 2015. Model restorasi seperti di Pulau Badi. Kali ini kami didampingi ilmuwan dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian agar restorasi bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan”, kata Saipul Rapi, Marine Sustainability Program Manager PT. Mars Indonesia.
Kamis pagi, PT. Mars bersama Lantamal VI, Polres Pangkep, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel bertemu warga untuk sosialisasi dan membahas perkembangan restorasi terumbu karang. Pertemuan ini rutin dilakukan untuk memastikan warga turut menjaga terumbu karang di sekitar pulau mereka.
Lima tahun terakhir, PT. Mars berfokus pada penelitian dan pengembangan sektor kelautan di Sulsel. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian dan pengolahan kakao, tetapi program sebagian tanggung jawab sosial difokuskan ke sektor kelautan.
Analisis Kelautan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sri Wahyuni Moidady, mengatakan restorasi terumbu karang sejauh ini cukup berhasil. Namun, hal tersebut harus didukung warga.
Kepala Desa Mattiro Bone, Pulau Bontosua, Rusdi mengakui sejak restorasi terumbu karang dilakukan, tenggiri dan cumi mulai mudah didapatkan. Warga juga mulai membudidayakan mutiara.

MAKASSAR, KOMPAS - Restorasi terumbu karang di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, terus didorong melalui kerja sama perusahaan swasta, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Hasil restorasi terumbu karang...

30/07/2018

Persoalan Sektor Perunggasan Kian Serius
Harga telur ayam di tingkat peternak mulai menurun, tetapi harga ayam masih tetap tinggi. Hal itu diduga karena terbatasnya indukan ayam untuk memproduksi anak ayam umur sehari sesuai kebutuhan. Selain itu, harga pakan yang tinggi dan antibiotik untuk membuat ayam tak rentan mati juga dilarang. Persoalan ini dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Peternakan Anton J Supit yang dihubungi pada Minggu (29/7/2018) dari Surabaya, Jawa Timur. Menurut Anton, persoalan dari hulu ke hilir kian serius saat ini karena harga bahan baku pakan sangat fluktatif terhadap mata uang dollar AS. Selain itu, terjadi kekeringan ekstrem di sejumlah negara pemasok pakan. Dengan begitu, negara produsen juga mulai membatasi demi cadangan dan kebutuhan air tanaman pangan juga dibatasi.
Persoalan lainnya, grand parent stock (GPS) juga dibatasi sehingga ujungnya mengurangi produksi anak ayam umur sehari (DOC). Hal ini membuat pasokan ayam hidup untuk produksi rumah potong ayam (RPA) sangat tidak normal. Padahal selama ini tidak ada pembatasan GPS, yang diatur adalah produksi DOC untuk stabilitas sehingga menguntungkan semua pihak. Namun, karena DOC kurang akibat pembatasan GPS, membuat bahan baku produksi ayam berkurang sehingga produksi ayam tidak normal dan mendongkrak harga jual.
Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya, kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati, melakukan operasi pasar ayam pedaging yang harganya sudah mencapai Rp 40.000 per kilogram. OP mandiri dilakukan dengan lokasi berpindah - pindah untuk menekan harga di tingkat konsumen. Harga dari OP dilepas Rp 30.000 per kg.
Namun upaya itu, menurut pedagang ayam di Gunung Anyar Surabaya, Asmuni (45), belum turun karena permintaan masih tinggi yang mencapai tiga kali lipat dari kondisi normal. Sudah hampir dua pekan terakhir permintaan daging ayam meningkat karena banyak pesta pernikahan, berangkat haji, dan acara lain di masyarakat.
Sejak dua pekan lalu, harga ayam hidup dalam kondisi normal paling mahal Rp 18.000 per kg, sepekan terakhir Rp 25.000 per kg. Kenaikan harga ayam hidup memicu kenaikan harga daging ayam hingga Rp 40.000 per kg sampai hari ini.
Di Blitar dilaporkan, harga telur di tingkat peternak mulai normal. Saat ini, harga di bawah Rp 18.500 - Rp 19.000 per kg. Namun, penurunan harga telur ini berbanding terbalik dengan harga pakan yang justru melambung.
Beberapa peternak di Kabupaten Blitar, Minggu, membenarkan bahwa harga pakan, yakni jagung dan konsentrat, naik. Peternak mengaku tidak tahu persis penyebab kenaikan harga ini. Namun, ada juga peternak yang menduga bahwa pelemahan nilai mata uang rupiah jadi penyebab.
Widodo Setyohadi (60) dan Febrianto (35), keduanya peternak ayam petelur di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, mengatakan, harga jagung sebelumnya Rp 4.100 per kg kini Rp 4.350 per kg dan konsentrat semula Rp 342.000 per zak (50 kg) saat ini menjadi Rp 357.000 per zak.

SURABAYA, KOMPAS Harga telur ayam di tingkat peternak mulai menurun, tetapi harga ayam masih tetap tinggi. Hal itu diduga karena terbatasnya indukan ayam untuk memproduksi anak ayam umur sehari sesuai kebutuhan. Selain itu, harga pakan...

28/07/2018

Petani Melawan Kekeringan, Pemerintah Yakin Produksi Padi Aman

Sentra-sentra pangan nasional didera kekeringan dan gagal panen. Meskipun begitu, Kementerian Pertanian yakin bahwa produksi pangan akan aman. Luas kekeringan diprediksi tidak lebih dari 100.000 hektar, jauh lebih kecil dibanding luas tanam yang disebut 8 juta hektar. Di Kabupaten Indramayu, sentra pangan Jawa Barat, petani menyelesaikan sendiri masalah kekeringan. Mereka mengeluarkan biaya demi air, berkompetisi menyedot air tersisa, hingga putar otak mencarisumber penghasilan lain saat sawahnya puso.
Kondisi itu terjadi setiap kemarau tiba. Hingga Jum’at (27/7/2018), sedikitnya 2.000 hektar sawah di Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Losarang puso, dari total 116.000 hektar di Kabupaten Indramayu.
Gagal panen akibat kekeringan terpantau antara lain di Desa Karangmulya dan Warikanan di Kandanghaur serta Desa Losarang, Ranjeng, dan Muntur di Kecamatan Losarang. Sebagian besar sawah menganggur.
“Dari 7.000 meter persegi, mungkin hanya selamat 1.400 meter persegi. Itu pun kalau air lancer 20 hari ke depan. Selebihnya, puso,” ujar Wardilah (55), petani di Karangmulya.
Tanaman padi berusia 60 – 75 hari kering kecoklatan. Bulir padi kehitaman bahkan putih dan hampa. Tanah retak dan terbelah. Ketika diangkat, akar padi tak lagi menyatu dengan tanah. Jaringan irigasi dangkal mongering, menyisakan banyak sampah plastik.
Upaya dilakukan petani untuk bertahan. Mesin p***a tani berlomba menyedot air yang tak seberapa. Petani mengais tanah agar air tetap mengalir.
Setiap hari, Wardilah mengeluarkan Rp 70.000 untuk membeli bahan bakar solar agar mesin p***anya aktif. Itu belum termasuk biaya tanam dan pengolahan lahan hingga Rp 4 juta.
Di Losarang, petani juga membeli air dalam jeriken untuk sawah. “Setiap hari beli 10 jeriken air seharga Rp 25.000. Kalau tidak begini, pasti gagal panen semua,” ujar Abdul Hanan(52), yang memikul jeriken ke sawah 200 meter. Lahannya 1,4 ha.
Wakil Ketua Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu Waryono mengatakan, 1.000 ha sawah di Kandanghaur dipastikan puso. “Itu bisa bertambah,” ujar Waryono yang juga petani di Kandanghaur.
Berdasarkan data unit pelayanan Teknis Daerah Badan Penyuluh Pertanian Losarang, dari 4.651 ha sawah, 2.393 ha belum terairi sepekan terakhir. Losarang dan Kandanghaur merupakan daerah yang dapatkan pasokan air terakhir dari Saluran Induk (SI) Cipelang.
Di Jawa Tengah, tanaman padi seluas 2.185 ha juga terdampak kekeringan. Dari luasan itu, 164 ha gagal panen dan lebih dari 2.000 ha mengalami penurunan produktivitas.
Kekeringan merata di semua areal tanaman padi di seluruh Jateng. Areal terdampak kemarau paling luas, lebih dari 100 ha, ada di Kabupaten Purworejo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kekeringan rutin setiap kemarau dan tidak mungkin dihindari. “Akibat pengaruh cuaca, kekeringan pada tanamanmenjadi sesuatuyang tidak bisa diantisipasi atau dicegah,” ujarnya di sela – sela Gelar Promosi Agribisnis Soropadan di Terminal Agribisnis Soropadan di Kabupaten Temanggung.
Klaim aman
Di Jakarta, Kementerian Pertanian mengklaim produksi padi tahun ini aman. Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro mengatakan, pihaknya mengirim tim khusus mengatasi potensi gagal panen. “Tim mengecek sawah dan menentukan saluran air yang dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperkirakan, produksi beras Juli – Desember 2018 mencapai 20,68 juta ton. Adapun kebutuhan beras nasional selama kurun itu ditaksir 15 juta ton. Artinya, surplus 5,68 juta ton.
Kepala BKP Agung Hendriadi menambahkan, luas persawahan terdampak kekeringan sekitar 50.000 ha dan diperkirakan kurang dari 100.000 ha. Adapun luas tanam saat ini 8 juta ha.
Namun, petani di Indramayu punya penilaian sendiri. “Pemerintah pusat dan daerah terlambat mengantisipasi kekeringan air. Kami sudah melaporkan gejala kekeringan sejak bulan lalu,” ujar Waryono di Kandanghaur. Tahun 2015, Indramayu puso hingga 17.094 hektar.

INDRAMAYU, KOMPAS - Sentra-sentra pangan nasional didera kekeringan dan gagal panen. Meskipun begitu, Kementerian Pertanian yakin bahwa produksi pangan akan aman. Luas kekeringan diprediksi tidak lebih dari 100.000 hektar, jauh lebih...

12/07/2018

Solusi Bank Mikro Nelayan
M RIZA DAMANIK

Di tengah ikhtiar kebangsaan mengatasi ketimpangan ekonomi, Presiden Joko Widodo, Rabu (6/6/2018), meluncurkan Bank Mikro Nelayan di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Laporan Bappenas (2015) yang dituangkan ke dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia (2016) menyebut angka ketimpangan penghasilan rumah tangga nelayan dan masyarakat pesisir pernah mencapai 0,54. Kesenjangan teramat parah justru terjadi di sekitar usaha perikanan yang notabene memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan aktivitas ekonomi lain.
Sebut saja, lautnya luas dan sumber daya ikannya kaya. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan populasi nelayan terbesar di dunia dengan kekuatan sekitar 600.000 armada perikanan. Namun ibarat menyembuhkan penyakit kronis, mengatasi persoalan ekonomi di desa nelayan membutuhkan skala prioritas yang menyasar langsung akar persoalan.
Hambatan
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, mayoritas usaha perikanan nasional adalah skala kecil. Di hulu, sekitar 95 persen nelayan menggunakan armada berukuran kurang dari 10 Gross Ton (GT) dan tak bermesin. Lalu, 54 persen pembudidaya ikan mengelola kolam kurang dari 0,1 hektar. Di hilir, aktivitas pengolahan ikan yang seharusnya menjadi ujung tombak peningkatan nilai tambah produk perikanan justru 99 persennya skala kecil.
Survei terhadap 8.146 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didampingi penyuluh perikanan (2016) menemukan, 66 persen responden mengaku penghambat utama untuk mengembangkan usaha perikanan adalah modal. Lalu, berturut-turut, 13 persen terkait akses pasar, 11 persen terkait manajemen usaha, 5 persen terkait teknologi, 3 persen terkait mitra usaha, dan barulah sisanya berkaitan dengan masalah SDM. Hasil survei ini memberi dua pelajaran penting.
Pertama, berpuluh-puluh tahun prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan salah sasaran, yakni terfokus pada persoala minor (SDM dan teknologi), bukan utama : permodalan. Hasilnya berbagai inovasi teknologi alat tangkap dan kapal ikan terus bermunculan. Sebagian besar inovasi berhenti di riset, pelatihan hingga akhirnya sulit diimplementasikan karena ketiadaan modal untuk memasalkan.
Kedua, skema pembiayaan modal usaha nelayan yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi UMKM perikanan yang karakter usahanya sangat dinamis. Sebenarya, pemeritah sejak satu dekade silam telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu UMKM perikanan. Namun, realisasi KUR di sektor perikanan sangat rendah. Masing–masing di 1,22 persen di 2016, 2,65 persen di 2017, dan April 2018 hanya 1,47 persen.
Ketiadaan agunan jadi alasan paling klasik sulitya nelayan mendapatkan KUR. Meski berkali-kali pemerintah menyampaikan agar pinjaman di bawah 25 juta tak perlu agunan, nyatanya masih ada bank penyalur minta sertifikat tanah, rumah, atau kendaraan bermotor sebagai jaminan.
Solusi
Bank Mikro Nelayan harus digunakan sebagai bekal UMKM perikanan nasional terus berkembang: dari skala mikro ke kecil; dari kecil ke menengah; lalu menengah ke skala besar atau industri. Maka, secara operasional bank ini harus menjangkau semua nelayan Indonesia, di timur Indonesia, di pulau – pulau kecil dan perbatasan yang jauh dari layanan perbankan.
Rencana KKP membangun 20 sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah-wilayah perbatasan harus dilengkapi dengan Bank Mikro Nelayan. Dengan begitu, nelayan di perbatasan tidak kembali menjadi penonton. Kemudahan akses permodalan harus mengubah “penonton” menjadi pemain utama, sejalan dengan berkembangnya infrastruktur dan akses pasar yang disiapkan pemerintah sejak empat tahun terakhir.
Kedua, menambah tenaga pendamping Bank Mikro Nelayan. Kehadiran para pendamping sebagai “jaminan” bagi nelayan dan bank mikro terhindar dari risiko gagal usaha dan gagal bayar. Tantangannya, hingga saat ini Bank Mikro Nelayan hanya memiliki 110 tenaga pendamping. Padahal, berdasarkan data potensi desa (2014), desa pesisir di Indoesia lebih dari 12.000.
Solusi pada tahap paling awal, pemerintah dapat mengoptimalkan 5.600 tenaga peyuluh perikanan KKP dan jaringan orgaisasi kemasyarakatan di daerah untuk dibekali keahlian pendampingan usaha perikanan. Dengan begitu, Bank Mikro Nelayan segera menjadi solusi mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Di tengah ikhtiar kebangsaan mengatasi ketimpangan ekonomi, Presiden Joko Widodo, Rabu (6/6/2018), meluncurkan Bank Mikro Nelayan di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Laporan Bappenas (2015) yang dituangkan ke dalam Dokumen...

PPNSI Kota Bogor

03/10/2018

22/09/2018

03/09/2018

01/09/2018

31/08/2018

30/07/2018

28/07/2018

12/07/2018

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share