05/11/2019
Siaran Pers EN-LMND
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Cabut Perpres no. 75 Tahun 2019
Kebijakan tentang kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku per 1 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Perpres no. 75 tahun 2019 sangatlah mencemaskan rakyat.
Kenaikan iuran BPJS dengan nominal yang sangat signifikan di tengah situasi ekonomi yang buruk dan mencekik, biaya kebutuhan hidup naik dan sulitnya lapangan pekerjaan menambah kesengsaraan rakyat.
Padahal, Jaminan Sosial sebagai hak yang harus dinikmati setiap warga dan tanggungjawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak sudah diatur dalam amanah Konstitusi UUD 1945 pasal 34.
BPJS sebagai penyelenggara adalah wujud negara dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional dan warga negara sebagai pesertanya. Ini seturut dengan semangat UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sementara, yang terjadi adalah BPJS berlogika asuransi, relasi penyedia jasa (kesehatan) dan konsumen. Seharusnya negara (pemerintah) melindungi rakyatnya. Penyelenggaraannya pun mengalami defisit dari tahun ke tahun. Evaluasi sistem dan audit keuangan dalam tubuh BPJS harus dilakukan.
Persoalan mendasar belum terselesaikan, muncul kebijakan yang sewenang-wenang. Kebijakan dalam Perpres no. 75 tahun 2019 ini tidak mempertimbangkan realitas keadaan ekonomi, pertimbangan historis penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional selama ini, aspirasi demokratis masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Oleh karena itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyatakan sikap:
1. Menolak Kenaikan Iuran BPJS dan Cabut Perpres no.75 tahun 2019
2. Evaluasi sistem dan audit keuangan BPJS
3. Perbaiki fasilitas kesehatan
Sehubungan dengan pernyataan sikap ini, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengundang kawan-kawan pers untuk peliputan aksi pada:
Hari, Tanggal: Rabu, 6 November 2019
jam: 10.00 WIB sampai selesai
Titik kumpul: Taman Aspirasi Monas
Titik Aksi: Depan Istana Negara
Demikian siaran pers ini, terima kasih.
Jakarta, 5 November 2019
Eksekutif Nasional LMND
Muhammad Asrul (Ketua Umum)
Reza Renaldi Wael (Sekretaris Jendral)
