08/02/2020
SEANDAINYA SAYA KETUA PPNI PERIODE 2020-2025
By Syaifoel Hardy
Kehidupan seorang profesional, tidak boleh berandai-andai. Profesional dituntut untuk memiliki optimisme dengan memperhitungkan segala risiko serta bagaimana mengatasinya. Karena itu, judul di atas sangat tidak menarik bagi mereka yang merasa sebagai professional sejati.
Hanya saja, sebagai manusia biasa-dan seorang professional adalah manusia biasa- tidak ada yang salah jika memiliki impian dengan kata ‘Andai...’. Karena kita sejatinya tida bisa lepas dari kata tersebut. Dalam Agama Islam misalnya, mengajarkan, mereka yang sudah meninggal dunia pun nantinya banyak yang menyesal dan meminta kepada Tuhannya: “Yaa...Tuhan, andai saja saya masih diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia barang semenit saja, maka saya akan berikan semua kekayaan saya untuk beramal.....”
So, tidak ada yang salah dengan berandai-andai. Atau, terserah pembaca lah, mau setuju dengan judul di atas atau tidak. It is all up to you....
Well guys......., let me start......
Sekurang-kurangnya, saya memiliki 17 tahun pengalaman berorganisasi, dalam ruang lingkup PPNI. Saya bukan pemain baru. Jadi saya nulis artikel ini tidak asal jeplak. Tiga setengah tahun di Kuwait, setahun di antaranya sebagai Ketua, sisanya sebagai Dewan Penasehat. Sepuluh tahun di Dubai, walaupun saat itu PPNI cabang UAE belum terbentuk, namun organisasi kami yang bernama IMA mayoritas berprofesi sebagai perawat, masih nyrempet-nyrempet OP nursinglah. Dan tujuh setengah tahun di Qatar, di Dewan Penasehat juga. Itu belum termasuk kiprah saya saat masih kuliah. Sebuah pengalaman yang tidak tergolong singkat kan?
Makanya saya mencoba ikut nimbrung dalam perhelatan Munas ke 10 (?) PPNI di Bali dua bulan mendatang lewat tulisan ini.
Andai saya jadi Ketua PPNI periode 2020-2025:
Pada hemat saya, sebagai senior yang mengamati perjalanan organisasi profesi ini selama 40 tahunan, saya melihat ada 3 persoalan penting yang harus diseriusi yang bisa mendongkrak reputasi profesi nursing, juga organisasi ini. Tiga persoalan tersebut adalah: pekerjaan, pelatihan dan pendidikan. Mengapa? Karena inilah akar persoalan yang menjadi dasar mengapa sebuah profesi bisa maju dan anggotanya sejahtera. Mengapa anggota banyak yang protes, sewot atau tidak puas dengan organisasi di media masa? Memang, belum ada penelitian tentang hal ini dalam tubuh OP. Yang pasti mereka merasa bahwa: pertama, karena tidak atau belum sejahtera. Ini masalah ekonomi sebagai kebutuhan pokok professional. Yang kedua masalah pendidikan.
Sejauh ini, perkembangan pedidikan nursing di Indonesia sangat lambat disbanding negara-negara maju. Bayangkan, spesialisasi nursing kita saja masih 6 jumlahnya, sejak lahir program Sarjana di tahun 1985, sementara angkanya bisa 100 lebih di USA. Kita masih berkutat di Keperawatan Dasar, Jiwa, Anak, Komunitas, Maternitas dan KMB. Kalau dikritisi, kita sering ngeles, masih berbenah dan harus bersyukur. Di tingkat training, kita juga lihat masih itu-itu saja yang ditangani. Kalau tidak BTCLS, Gawat Darurat, atau yang ada hubungannya dengan 6 spesalisasi di atas. Training ICU, hemodialisa, Kamar Operasi, Ortopedi, mahal banget yang harus dibayar perawat.
Jadi Ketua PPNI yang bagaimana yang diharapkan pada periode mendatang?
Pertama, Ketua PPNI harus jeli melihat kebutuhan anggota. Ketua PPNI harus kritis dengan perkembangan dunia, Bukan hanya pintar dalam hal membuat regulasi atau aturan, tetapi tidak memecahkan inti persoalan yang dihadapi oleh anggotanya.
Kedua, Ketua PPNI harus mampu mengidentifikasi masalah kemudian memprioritaskan masalah penanganan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ketiga, Ketua PPNI harus terbuka dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggotanya, sehingga aspirasi mereka merasa ditampung dan diperhatikan.
Keempat, ada openness (keterbukaan organisasi) yang dimulai dari atas, khususnya masalah finansial.
Yang terakhir, kepengurusan PPNI diharakan lebih dinamis. Merekrut anggota dari kalangan praktisi di lapangan, perbandingan antara PNS, swasta, RS, klinik, dalam dan luar negeri hingga mereka yang memiliki pengalaman industry perlu dperhatikan. Hindari dominasi oleh akademisi dengan sederet gelar tapi tidak nampak karyanya di lapangan.
Lantas, apa program Ketua PPNI pada periode mendatang?
Prioritas pertama adalah peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan peran organisasi dalam memfasilitasi peluang kerja. Bisa dan sangat dimengerti, bahwa tugas PPNI bukan memberi atau mencarikan pekerjaan pada anggotanya. PPNI hanya sebuah OP yang memberi advise, atau sebagai advisor bagi anggotanya. Namun OP bisa menjembatani kepentingan ini dengan misalnya, mempermudah proses yang ada kaitannya dengan perolehan peluang kerja ini. Contohnya, memangkas proses pembuatan STR yang lama. Fleksibilitas dalam perolehan SKP. Mengadakan event terkait job fair, mengadakan Job Placement event, pemberian surat rekomendasi bagi yang bekerja di luar negeri tanpa birokrasi yang ribet, dan lain-lain.
Prioritas kedua, pengadaaan pelatihan. Semua paham bahwa OP bukanlah training organization. Namun OP punya andil dalam SKP dalam training. Oleh sebab itu, OP bisa memberikan mas**an (bukan aturan yang mengikat apalagi mempersulit) mereka yang menyelenggarakan pelatihan guna kepentingan pekerjaan. Di tangan OP jika OP bisa menyelenggarakan pelatihan sendiri, pelatihan harus lebih murah, praktis, efisien.
Persoalannya, duit nya dari mana untuk mendirikan gedung, fasilitas training, membayar trainer dan lain-lain? Bukankah anggota bayar iuran? Pasti ada jalan lah! Di OP kita banyak orang pintar, namun untuk merealisasikan kerja yang free, tanpa bayaran, yang siapa mau?
Prioritas ketiga, masalah pendidikan keperawatan. Semua juga paham, pendidikan bukan urusan OP, tetapi milik Dikti atau Kemenkes. Tetapi semua dosen kampus keperawatan boleh dikatakan anggota OP. Jadi, di mana sulitnya mengmpulkan mereka untuk membicarakan masa depan pendidikan keperawatan ita agar maju, berkembang serta tidak membosankan.
Contoh kecil, di negeri ini ada 37.000 lebih perusahaan level usaha menengah dan besar. Jumlah tersebut bukan sedikit. Namun demikian, kurikulum Occupational Health Nursing tidak pernah diseriusin sebagai subject yang sangat dibutuhkan di industry. Walaupun ada K3, akan tetapi hard diakuti bawa K3 tidak sama dengan Occupational Health Nursing.
OP bisa memberi mas**an untuk dibicarakan di level AIPNI misalnya. Belum lagi spesialisasi lainya seperti Teknologi Informasi dalam Keperawatan, Ekonomi, Politik, Transcultural Nursing, dll.
Semua ini jika digodok, akan membuat paket pengajaran keperawatan kita menarik dan reputasi perawat Indonesia bisa meningkat di dunia. Jangan lupa, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Jepang atau Belanda yang perlu mendapatkan perhatian di era Industri 4.0 ini.
Tiga ini aja dulu yang dikerjakan lima tahun mendatang. Lebih baik sedikit nampak hasilnya, daripada seribu, kayak buih di lautan.
Jangan lupa, syarat Ketua PPNI periode mendatang harus pintar Bahasa Inggris lho ya? Agar tidak perlu penterjemah. Malu lah.....dengan negara tetangga.
Kami yakin, jika Ketua PPNI periode depan memiliki visi misi di atas dalam debat memperebutkan kursinya yang tidak ada bayarannya itu, semua anggota akan serentak voting: yes, yes, yes.......!!!
Kalau saya jadi Ketua PPNI periode 2020-2025, akan saya kampanyekan program di atas saat debat. Tapi saya kan hanya berandai-andai.......?
Malang, 8 February 2020
WA 081336691813.